Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menguatkan komitmen dan solidaritas satuan tugas (satgas) dalam pemberantasan sindikat penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Dalam upaya penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Satgas Sikat Sindikat menggelar diskusi internal dengan tema “Penguatan Komitmen dan Soliditas Satgas dalam Pemberantasan Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia”.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menegaskan agar mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja yang memberikan dampak kepada kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Benny mengatakan bahwa jabatan yang diembannya bukan hanya untuk gagah-gagahan semata, tetapi hendaknya berpikir kontemplatif dan melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Benny juga menyampaikan bahwa mereka harus menciptakan perubahan dan meninggalkan warisan yang akan tercatat dalam sejarah.
Sejak ditugaskan memimpin BP2MI, Benny menyatakan bahwa mereka sedang memerangi sindikat penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Benny menjelaskan ada tiga kejahatan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia. Pertama, ada pemikiran masyarakat dan pejabat yang merendahkan pekerja migran Indonesia. Kedua, ada praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para pekerja migran Indonesia. Dan ketiga, ada kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oleh oknum beratribusi kekuasaan.
Benny mengatakan bahwa mereka sedang menghadapi tantangan serius dalam mendorong penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Di satu sisi, mereka berusaha semaksimal mungkin, namun di sisi lain, dukungan anggaran yang mereka terima sangatlah minim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Benny berharap bahwa kehadiran satgas ini akan memberikan akselerasi dalam perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Untuk memperkuat langkah-langkah tersebut, Benny menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan kolaborasi dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, mereka juga akan diperkuat dengan kehadiran para Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang di 9 provinsi.
