Anggota Tim Hukum Nasional AMIN, Bambang Widjojanto (BW) menyebut sejumlah menteri di sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu (27/3/2024).
Menteri yang disebutkan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diduga melakukan politisasi bantuan sosial di sejumlah wilayah sebelum pemilu berlangsung.
“Menteri Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat, 26 Januari, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02,” ucap BW.
Kemudian, nama Menteri BUMN Erick Thohir tak luput dari perhatian Tim Hukum Nasional AMIN. Erick tidak pernah menyatakan mundur ataupun cuti dari jabatannya sebagai menteri walaupun melakukan sejumlah praktik kampanye untuk paslon Prabowo-Gibran.
“Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia,” kata BW.
“Menteri Pertanian Amran Sulaiman dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga ketua umum Projo Budi Arie Setiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan,” katanya.
(abd)
