Tim Hukum Nasional (THN) Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) membantah pernyataan empat menteri yang bersaksi di persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konsitusi (MK) hari ini. Kubu AMIN menganggap apa yang disampaikan para menteri tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Ketua THN Tim AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan pemberian perlindungan sosial seperti yang disampaikan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah anggaran negara yang sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon tertentu.
“Kami punya beberapa buktinya dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim,” kata Ari dalam keterangannya, Jumat (5/4/2024).
Ari menambahkan ada beberapa indikasi dari adanya penggunaan uang pajak masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara salah satu calon. Seperti saat presiden berkunjung 30 kali selama periode 22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024 dan 50 persen di antaranya dilakukan di Jawa Tengah.
“Jika memang daerah yang dikunjungi adalah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, cukup banyak daerah yang kemiskinannya tinggi tapi tidak dikunjungi seperti Aceh,” ujarnya.
Ari mengatakan penjelasan Menkeu Sri Mulyani yang menjadikan kenaikan subsidi energi sebagai alasan tentu tidak tepat karena kenaikan belanja bansos bisa dilihat setelah subsidi energi dikesampingkan.
Dari data APBN Kinerja dan Fakta, yang diterbitkan secara bulanan oleh Kemenkeu, terlihat realisasi Bansos (Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Iuran JKN) tahun 2023 adalah Rp156 triliun, atau hampir Rp13 triliun lebih tinggi dari jumlah yang diangarkan yaitu Rp143,52 triliun.
Jika targetnya adalah masyarakat miskin, sementara jumlah masyarakat miskin justru turun (9.57 persen pada tahun 2022 menjadi 9.36 persen pada 2023). “Kenaikan ini menjadi pertanyaan. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2022, 2023, 2024. Pada tahun 2022, realisasi bansos pada bulan Januari adalah Rp2,47 triliun,” ujarnya.
