Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memasukkan tragedi Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Partai dengan lambang kepala banteng bermoncong putih itu kecewa karena tragedi Kudatuli tidak termasuk dalam daftar pelanggaran HAM berat yang diumumkan oleh Pemerintahan Jokowi.
“Kita sepakat panitia bagaimana mendesak Jokowi bahwa Peristiwa 27 Juli ini harus dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM berat,” ujar Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dalam diskusi dengan tema ‘Kudatuli, Kami Tidak Lupa’ di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Ribka juga menyayangkan sikap Jokowi yang tidak memasukkan peristiwa Kudatuli dalam daftar 12 kasus pelanggaran HAM berat setelah pemerintah menerima rekomendasi dari Tim Non-Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.
Selain peristiwa Kudatuli, ada 12 peristiwa lain yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, antara lain peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; Talangsari Lampung 1989; Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989; penghilangan paksa orang 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; Trisakti, Semanggi I dan II 1998-1999; pembunuhan dukun santet 1998-1999; Simpang KKA di Aceh 1999; Wasior di Papua 2001-2002; Wamena Papua di 2003; dan Jambo Keupok Aceh 2003.
“Kami akan protes dan berjuang agar Peristiwa 27 Juli dimasukkan dalam daftar pelanggaran HAM berat. Setuju?” tegas Ribka, yang disambut dengan teriakan setuju oleh peserta diskusi.
Ribka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kader PDIP dan aktivis, untuk bersatu dalam mendesak Presiden Jokowi agar mengakui peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Kita tidak bisa hanya diam, kita harus bergerak bersama. Setuju untuk melawan bersama?” ujar Ribka.
“Setuju!” jawab kader dan aktivis yang hadir dalam diskusi peringatan 28 Tahun Peristiwa Kudatuli.
