Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menyoroti sikap PDIP terkait kenaikan PPN 12% dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Partai Golkar menegaskan bahwa PDIP seharusnya tidak mengabaikan kebijakan tersebut. Misbakhun menegaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan bagian dari UU yang ditetapkan selama masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dia juga menyoroti sikap tidak konsisten PDIP yang menolak PPN 12% setelah terlibat dalam proses penyusunan UU tersebut. Fraksi Golkar pun memperjuangkan penurunan tarif pajak untuk UMKM dalam pembahasan RUU KUP. Partai ini selalu mendukung arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan PPN 12%, yang dianggap sebagai moderasi politik bijaksana. Prabowo menekankan pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha dalam situasi ekonomi saat ini. Seluruh langkah politik Presiden Prabowo selalu didukung oleh Partai Golkar.
“Misbakhun Golkar: PDIP Perlu Perlakukan PPN 12% Dengan Serius”

Read Also
Recommendation for You
Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan politik yang kompleks dengan menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN)…
Diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) membahas pentingnya RUU Perampasan Aset menurut Indonesia Corruption…
Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengekspresikan keprihatinannya atas maraknya temuan beras turun mutu di…
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi untuk mencegah terulangnya kasus keracunan di berbagai daerah….