Romli Atmasasmita menjadi sorotan dengan adanya berita baru terkait UU BUMN tahun 2025 yang menuai kontroversi. Meskipun bertujuan untuk mencegah kerugian keuangan negara akibat korupsi, kebijakan tersebut dianggap kontraproduktif. Strategi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi disorot karena lebih fokus pada adanya kerugian negara daripada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang jelas sebagai tindak pidana korupsi.
Penerapan UU Tipikor dan UU Pengadilan Tipikor juga disorot karena dinilai tidak konsisten dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap pencari keadilan dalam perkara tipikor menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Praktik peradilan yang dinilai melanggar ketentuan UU Tipikor dan UU Pengadilan Tipikor menyebabkan potensi pembatalan seluruh putusan pengadilan tipikor yang tidak sah.
Dengan kondisi yang terjadi, perlu adanya koreksi yang lebih ketat dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat menjadi hal yang krusial untuk menciptakan tatanan hukum yang baik dan bersih dari korupsi. Perubahan dan perbaikan dalam penerapan hukum tipikor menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.
