Pengamat politik yang juga Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menyebut bahwa pemerintah harus menjalankan politik kenegaraan, bukan justru menjadi bagian dari politik partisan. Hal ini dijelaskannya ketika membahas tentang konflik yang bisa terjadi dalam pelaksanaan pemilu.
Menurut Gun Gun, konflik dalam pemilu bisa terjadi apabila ada pemicunya. Dia menyebut banyak pihak yang bisa menjadi pemicu tersebut, misalnya; tokoh masyarakat, akademisi, tokoh agama hingga elite parpol pendukung yang kerap melemparkan pernyataan provokatif di tengah masyarakat.
“Termasuk pemerintah, makanya pemerintah itu nggak boleh cawe-cawe. Politiknya politik kenegaraan, bukan politik partisan,” kata Gun Gun dalam kegiatan ‘SINDO Goes To Campus seri Dialog Pemilu’ di Ruang Teater FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (26/10/2023). Kegiatan ini mengusung tema ‘Peran Penting Pemilih Pemula untuk Mewujudkan Pemilu Bermartabat’.
Guna mencegah konflik tersebut, kata dia, politik pemerintah harus berdiri di atas semua kontestan pemilu. Menurutnya, jika pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan, hal tersebut akan berdampak pada proses atau tahapan pemilihan itu sendiri. “Dan itu pasti akan merusak apa yang disebut electoral outcomes,” ujarnya.
Tak hanya pemerintah, Gun Gun melihat bahwa aparat penegak hukum juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dalam tahapan pemilu. “Misalnya beberapa persoalan hukum pemilu itu ditangani tebang pilih, itu menjadi problem serius,” pungkasnya.
Selain Gun Gun Heryanto, turut menjadi narasumber dalam kegiatan ‘SINDO Goes To Campus seri Dialog Pemilu’ ini anggota Bawaslu RI Puadi dan Tenaga Ahli KPU RI M Fadlilah. Diskusi dimoderatori oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Fita Faturokhmah.
