DPLN Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerman mengingatkan bahwa kritik dan analisis politik harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan pada asumsi atau spekulasi. Ketua Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) AMPI Jerman, Najib Mahfuzh Abdallah, menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Barometer M Qodari yang menyebut Partai Golkar bisa menjadi Brutus di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Najib menegaskan bahwa kritik dan analisis politik harus bersifat obyektif dan didasarkan pada data yang akurat, agar tidak mengganggu stabilitas politik dan kerja sama antarpartai yang penting dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Najib, para analis politik harus bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang objektif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pernyataan Qodari dianggap provokatif dan berpotensi mengganggu stabilitas politik serta kerja sama antarpartai yang diperlukan dalam pembangunan nasional.
Najib menekankan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diakui atas komitmennya dalam melanjutkan agenda pembangunan yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan bahwa inklusivitas dan kerja sama antarpartai menjadi kunci keberhasilan pemerintahan ke depan.
Najib juga menyoroti pentingnya inklusivitas dalam pemerintahan dan solidaritas antarpartai untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional. Pernyataan yang meragukan integritas dan kontribusi Partai Golkar dinilai dapat merusak citra partai tersebut di mata publik dan mengganggu stabilitas pemerintahan secara keseluruhan.
Dalam sebuah tayangan podcast, Qodari mengakui bahwa Partai Golkar tidak dilibatkan dalam survei Pilkada 2024 yang dilakukan lembaganya. Kemudian, Qodari mengkritik Partai Golkar dan menyebut partai tersebut sebagai Brutus atau pihak yang berkhianat.
